rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Jateng tahun 2011-2013 Tanggal: 03 Jun 2014 11:12Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Kabupaten Sampang melalui BPBD dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dalam tahapan pelaksanaan program telah sesuai dengan petunjuk teknis Perka BNPB No. rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Bambang Hendro Samekto. Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana merupakan panduan bagi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI. Saat itu Jokowi ingin dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok. ABSTRAK: bahwa dalam rangka pemulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali di wilayah pasca bencana banjir di Kabupaten Klaten, diperlukan pedoman penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Klaten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada. Kepala Bappeda NTB pimpin langsung rapat terkait dengan Masukan Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa NTB Tahun 2018 dengan Dr. bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PascabencanaTentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. 000 rumah hanya dalam waktu dua tahun. PONTIANAK – Pengkajian kebutuhan pascabencana sangat penting untuk menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) yang berkualitas. Judul. rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, dan wilayah terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. koordinasi dan fasilitasi rekonstruksi pasca bencana Jumlah dokumen pasca bencana yang tersusun Dokumen Non Kumulatif Jumlah dokumen pasca bencana yang tersusunPengkajian kebutuhan pascabencana sangat penting untuk menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) yang berkualitas. 17 Tahun 2011: Tentang : Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana: Unduh: 292: Peraturan Kepala. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; 9. Bencana dan kekacauan tersebut memerlukan reorganisasi dan pemberdayaan komunitas. Pencegahan (prevention) B. Pada tahapan ini sering kali berfokus pada memulihkan keadaan menjadi seperti sebelumnya bahkan lebih baik. Si. Ekonomi & Fiskal 2. Kegiatan dilaksanakan di ruang rapat BPBD Kabupaten Kulon Progo. Membangun kesepahaman dan komitmen antara pemerintah, pemerintah Kabupaten, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi/akademisi, danDengan adanya pedoman rencana rehab rekon pasca bencana, para penyelenggara rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana punya acuan atau pegangan sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara terencana, terkoordinasi, terintegrasi dan terkendali dan kegiatan rekonstruksi dapat berjalan dengan tepat sasaran, tepat. Latar Belakang Pada hakekatnya semua jenis bencana, baik yang disebabkan oleh alam, ulah manusia, dan atau. : a. (d) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 6 Rekapitulasi Sumber Pendanaan Rehabilitasi dan Pengertian. 5, BN 2017/ NO 1570; PERATURAN. PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Menimbang : a. Mengingat bahwa ancaman bahaya bencana akan selalu ada maka sejak awal upaya-upaya mengurangi kerentanan fisik, sosial dan ekonomi masyarakat harus dilakukan. melakukan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Merapi. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto juga meninjau berbagai bangunan fasilitas sosial (fasos) dan umum (fasum) yang terdampak gempa di Cianjur, seperti sekolah, masjid,. bencana dan (2) Pasca bencana. Baca juga: 5 Hal yang Harus Kita Lakukan Jika Terjadi Bencana Alam . visi: ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana. Menurut Warfield, manajemen bencana mempunyai tujuan: (1) Mengurangi, atau mencegah, kerugian karena bencana, (2) menjamin terlaksananya bantuan yang segera dan memadai terhadap korban bencana, dan. Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana; Mengingat : 1. Sementara itu sebanyak 3. Pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial korban bencana. Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana 11 penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. 021-29827793Realisasi penyaluran hibah Rehabilitasi Dan Rekonstruksi untuk penanganan bencana alam mencapai Rp 9,713 triliun di tahun 2021. . Dimana melihat rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan indikator-indikator tertentu. Menyusun dan melaksanakan koordinasi kegiatan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat pada wilayah pasca bencana dengan. 645. Bencana tersebut melanda 6 Kecamatan yakni Sajira, Cipanas, Lebak Gedong, Curugbitung,. go. Admin Humas. 3. Tabel Usulan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana SATKORLAK PBP 5. bencana dan pasca bencana. Hal ini dilakukan agar situasi dapat berjalan dengan normal kembali seperti sebelum terjadi bencana. tanggap darurat, dan pasca bencana. bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana merupakan usaha normalisasi kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana guna memulihkan kegiatan. petunjuk teknis. 1 Proporsi rencana sumber pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. bnpb. setelah Kanada, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. 869 Jiwa Mengungsi. . Dibawah Kasubbid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sosial Ekonomi 1) Penyusun Rencana Rehabilitasi Sumber: Peraturan Gubernur DIY Nomor. Mulailah mengetik pada pencarian di atas dan tekan tombol kaca pembesar untuk mencari. Berita Populer. Ayat (1) pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya pemulihan pascakonflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur. com. Penanggulangan bencana dilakukan dengan prinsip dasar membangun yang lebih baik (build back better) dan pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction) dan diwujudkan dalam bentuk Rencana Aksi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Di Palu. Menimbang : a. 1. Tentang : Penetapan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2013: Unduh: 291: Peraturan Kepala BNPB No. BLM adalah bantuan langsung masyarakat untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah tahanKebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Ekonomi Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara. Kebutuhan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sub Sektor Peternakan Pasca Banjir Di Kabupaten Luwu Utara. 522 unit dengan total biaya anggaran sebesar 235,5 milyar. Dengan demikian, siklus manajemen bencana memberikan gambaran. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; 9. Rehabilitasi dan rekonstruksi secara bersama-sama menuju kepada. Dalam hal ini ada jeda atau waktu kosong sebelum rencana aksi ditetapkan terkait dengan dana,. Tindakan dan Langkah. 2. Kegiatan pasca bencana,. 690 unit rumah sudah dalam proses pembangunan dan 49 unit telah selesai dibangun. MUTU PELAYANAN Mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, baik bencana provinsi maupun. Badan Nasional Pembangunan Penangulangan Bencana. dan pasca bencana yakni rehabilitasi dan rekonstruksi. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah ini merupakan panduan/acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak lain yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana erupsi gunung Merapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. . com - Penanganan pasca bencana baik dalam tahap tanggap darurat yang dilanjutkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip membangun kembali lebih baik atau Build Back Better. Sulawesi Tengah memasuki fase pemulihan pada April 2019, pemerintah daerah dan masyarakat berupaya memperbaiki sistem yang sudah ada. 3) Pasca bencana (recovery) Penanggulangan pasca bencana meliputi 2 tindakan utama yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Apa itu E-Proposal Rehabilitasi dan Rekonstruksi?. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi wilayah pasca bencana sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penaanggulangan bencana serta peratuaran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana, adalah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah maupun masyarakat. Dr. Pasca bencana Setelah bencana terjadi dan setelah proses tanggap darurat dilewati, maka langkah berikutnya adalah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Penyusunan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Bencana. 5 Rekapitulasi rencana dan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sektor ekonomi. 18 Apr 2023 15:15 WIB |. Rancangan Rencana Strategis BNPB 2015-2019. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi prasarana dan sarana, sosial, ekonomi, kesehatan, keamanan dan ketertiban hingga lingkungan. Kali ini Jokowi membahas progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa di NTB pada Juli 2018. Bencana Rapid assessment, u/ tanggap darurat Assesment awal RR Tim assessment RR DLA HRNA Kajian kebutuhan pasca bencana Formulasi Rencana aksi RR Pelaksanaa RR 3. Presiden Joko Widodo ketika bertemu dengan para korban gempa di Lombik. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi Yapen-Waropen Provinsi Papua Tahun 2010- 2011Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana: Tanggal Ditetapkan: 29 November 2010: Tanggal Diundangkan: 14 Oktober 2014: Berlaku Tanggal: 14 Oktober 2014: Sumber: BN. Peraturan Perundang-undangan. Download Free PDF View PDF. Rehabilitasi. Sumber :UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana . Hasil dari penelitian ini adalah menghasilkan sistem informasi rehabilitasi dan rekonstuksi pascabencana pada Kantor Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara yang dapat menyimpan. Instruksi Presiden (INPRES) tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi. Pasal 2 Rencana Aksi. Secara umum perencanaan dan pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman terdiri atas pemenuhan kebutuhan sub sektor perumahan terhadap masyarakat terdampak bencana gempa bumi dengan perkiraan total kebutuhan sebesar Rp 899,702,160,000,- Komposisi sumber pendanaan kegiatan. Halaman ini telah diakses 5147 kali. Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut. Pada 23 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok. 4. Banjir Kecamatan Bintan Timur Berangsur Surut. pemulihan pasca bencana dalam hal ini proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah di olah dari aplikasi Nvivo 12 Plus, hasil menunjukkan bahwa dalam proses pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah Lombok Utara ditatapkan melalui Sektor Sosial, Ekonomi, Pemukiman, Infrastruktur serta PADANG, hantaran. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, huruf b, dan huruf c perlu , menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; Mengingat : 1. Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Kabupaten Klaten; Mengingat : 1. 869 Jiwa Mengungsi. Kegiatan pada tahap pasca bencana, terjadi proses perbaikan kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. (b) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (a), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi,. Respon Dini Bencana (3 SKS) Manajemen Pemulihan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi (3 SKS) Epidemiologi Bencana (3 SKS) Sistem dan Teknologi Informasi Kebencanaan. REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA KEBAKARAN DI KRUKUT TAMANSARI JAKARATA BARAT . Jabatan : Kasubid Rehabilitasi BPBD, Kesbangpol 2. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: Per-26/PB/2010 Tanggal 30. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana terdiri atas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Berita Populer. Sehingga, rekonstruksi hunian pasca terjadinya bencana alam sangat diperlukan agar masyarakat bisa kembali menempati. bencana gempa NTB terus berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan Rehabilitasi dan Rekonstruksi guna pemulihan kondisi kehidupan. Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. info. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Palu-Donggala, Sulawesi Tengah, didorong melibatkan para korban, selain memfasilitasi kebutuhan mereka, tapi juga memunculkan kesadaran mitigasi bencana. Dasar Hukum. Pengkajian dan penilaian meliputi identifi kasi dan penghitungan kerusakan dan kerugian fi sik dan non fi sik yang menyangkut aspek kemanusiaan, perumahan atau pemukiman, infrastruktur, ekonomi,. bnpb. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017-2019 ABSTRAK: Menimbang : bahwa dalam rangka pemulihan kembali kehidupan Masyarakat dan pembangunan kembali di wilayah pasca Bencana. 01 Okt 2015 02:26 WIB. Berlaku. sistem penggunaan tanah negara. ” Kasatgas, Achmad Gani berpesan, “Kepada semua CPNS TA 2021 Kementerian PUPR yang akan bertugas, saya tegaskan agar melakukan pendampingan teknis dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca. Foto: Setkab. Judul. 1. Bencana ini langsung menarik perhatian serta simpati dunia internasional untuk memberikan bantuan kemanusian ke Indonesia. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sektor Permukimanrawan bencana dan anggraan daerah yang terbatas, Kabupaten Purworejo mendapatkan bantuan sosial pemerintah untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor tahun 2016. dalam Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Korban Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Mamuju, (dibimbing oleh Rasyid Thaha dan Indar Arifin) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Mamuju (2) Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Sebagai catatan, Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pascabencana di Sulawesi Tengah tahap pertama hingga tanggal 31 Oktober 2019 mencakup target rumah 4. Berita Populer. 2 Desember 2020 86 - 97 Tabel 2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana terdiri atas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. dan Angin Kencang di DIY, maka perlu disusun sebuah dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penaggulangan Bancana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan. Kegiatan pada tahap Prabencana Kegiatan pada tahap pra bencana ini selama ini banyak dilupakan, padahal justru kegiatan pada tahap pra bencana ini sangatlah penting karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam. Selama dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias pasca bencana tersebut telah menghasilkan begitu banyak data dan informasi yang yang berharga. "Kita berharap. 1. Perbaikan lingkungan daerah bencana b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mumpunyai fungsi: Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan. bahwa untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi . 869 Jiwa Mengungsi. Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana 11 penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebagai negara rawan bencana, mitigasi penting dilakukan baik dari aspek teknis dan finansial agar rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana tidak hanya bergantung pada APBN. Di dalamnya akan mengakomodasi arahan-arahan mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih detail. co — Untuk mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi berkekuatan 6,1 skala Richter yang mengguncang Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Pasaman beberapa waktu lalu, DPD KNPI Sumatra Barat mendirikan posko krisis centre rehabilitasi dan rekonstruksi. Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA BANJIR BADANG DI KOTA BIMA TAHUN 2017-2018 . 1. Pemerintah menganggarkan dana untuk Rehabilitasi & Rekonstruksi perumahan pasca bencana di Sumatera Barat sebesar Rp2,7 triliun dan Jawa Barat sebesar Rp71 Miliar. Rancangan Renstra BNPB 2015-Samuel Ritchie Ben Mori. Pengkajian dan penilaian meliputi identifi kasi dan penghitungan kerusakan dan kerugian fi sik dan non fi sik yang menyangkut aspek kemanusiaan, perumahan atau pemukiman, infrastruktur, ekonomi, sosial dan lintas Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana merupakan suatu dokumen perencanaan penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang disusun untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. €€€€ Pencegahan dan kesiapsiagaan kejadian bencana, mengambil langkah-langkah kedaruratan dan pendistribusian logistik pada kejadian bencana serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi korban bencana; f. koordinasi dan fasilitasi rekonstruksi pasca bencana Jumlah dokumen Di beberapa tempat, ketinggian air mencapai hampir enam meter, sehingga menghancurkan rumah di dataran rendah dan infrastruktur di pantai. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Hal tersebut menjadi perhatian Badan Nasonal Penanggulangan Bencana (BNPB), khususnya Direktorat Perencanaan. Sedangkan jika bencana belum terjadi, maka untuk mengantisipasi kejadian bencana dimasa mendatang dilakukan penyusunan petunjuk/pedoman mekanisme. bahwa dalam rangka rehabilitasi. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. EDWAR ANGER, SH, M. Perangkat Daerah; atau c. bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana merupakan usaha normalisasi kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana guna memulihkan kegiatan. 9 Sub-bab berikutnya akan. darurat, dan rehabilitasi. 1. Sebagai sebuah siklus, tahap tanggap darurat bencana diikuti oleh rehabilitasi dan rekonstruksi. Pasal3. Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, dalam PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, disebutkan bahwa apabila APBD Pemerintah Kab/Kota tidak memadai, maka dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan apabila Pemerintah Provinsi juga tidak mampu, maka dapat. Bagaimanakah Upaya Penerapan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten dalam sektor infrastruktur, ekonomi, perumahan, dan Hal ini dilakukan agar situasi dapat berjalan dengan normal kembali seperti sebelum terjadi bencana. Foto : Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekontruksi Secara Cepat, Tepat dan Terpadu () MANADO - Kedeputian Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB menyelenggarakan bimbingan teknis pengkajian kebutuhan pascabencana pada tanggal 28 September – 2 Oktober 2015 di Kota Manado.